Tebo │ www.pa-muaratebo.go.id

Senin (22/4/24),

Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Muara Tebo, Ketua, Wakil Ketua, Para hakim dan seluruh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo mengadakan Rapat Terkait SK Dirjen Tentang Pedoman Penilaian SIPP Tahun 2024 serta Penilaian SIPP Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 048/DJA/SK.KP.3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama yang bertujuan untuk menyeragamkan berbagai aspek penilaian menjadi satu standar penilaian secara proporsional.

Dalam kesempatan ini juga Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo mengatakan bahwa ada perubahan sistem penilaian SIPP dari aturan yang sebelumnya dimana Aturan terbaru ini lebih memacu kita untuk bekerja lebih disiplin terutama untuk para Jurusita  maupun Jurusita Pengganti dan Panitera maupun Panitera Pengganti semoga dengan aturan terbaru ini dalam sistem penilaiaan SIPP tahun 2024 ini kita lebih professional serta maksimal lagi dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo. Tegasnya”.(Hsn/Tim IT. Pamto).

Tebo │ www.pa-muaratebo.go.id

Senin (22/4/24),

Senin, 22 April 2024, bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Muara Tebo, menindaklanjuti surat Nomor 809/DJA/OT.01/IV/2024 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim dan Ketua Koordinator Area ZI Pengadilan Agama Muara Tebo turut menghadiri kegiatan Pengusulan Satuan Kerja zona integritas tahun 2024 di lingkungan Peradilan Agama mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB.

Kegiatan Pengusulan ini membahas mengenai persiapan persiapan yang akan di lakukan untuk membangun zona integritas pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 Sekretris Ditjen Badilag menyampaikan mengenai hal hal terkait untuk pengusulan serta meraih nilai tertinggi  dan analisa analisa kesalahan yang sering dilakukan saat mengupload dokumen penilaian. Beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membangun zona integritas yaitu, pencanangan zona intregritas, penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, dan pemantauan pembangunan zona integritas. Berbagai kompenen dan aspek sangat perlu  diperhatikan dan ditingkatkan untuk mencapai poin poin tertinggi sebagai pendongkrak penilaian. Keberhasilan meraih predikat zona integritas merupakan perjuangan dan upaya bersama yang di landasi dengan kesadaran untuk menciptakan perubahan dan inovasi-inovasi yang mampu menciptakan wilayah yang bebas dari korupsi dan peningkatan pada kualitas pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo YM. Bapak Deni Irawan, S.H.I.,M.S.I dalam kesempatan ini mengatakan akan berupaya sekuat mungkin agar Pengadilan Agama Muara Tebo tahun ini dapat di usulkan sebagai Satker yang berkompetisi dalam meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan harapan kita semua Semoga Pengadilan Agama Muara tahun ini dapat meraih Wilayah Bebas dari Korupsi, Aminnn. Ungkapnya. (Hsn/Tim IT. Pamto).